penatausahaan keuangan daerah. 32 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. penatausahaan keuangan daerah

admin. ABSTRAK: Bahwa transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dalam pengelolaan Keuangan Daerah merupakan aspek penting dan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera; bahwa pengaturan. penjabaran apbd. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Peraturan Walikota ini mengatur tentang penatausahaan keuangan daerah, penatausahaan penerimaan daerah, penatausahaan pengeluaran daerah. Maksud Agar penatausahaan keuangan lebih tertib dan teratur b. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK- SKPD), Pembantu PPK-SKPD, Pembantu Bendahara Pengeluaran,. BENDAHARA 2021 BENDAHARA 2022 BENDAHARA 2023. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan. dan garis besar ikhtisar anggaran BUMD/Organisasi Daerah. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Pengelolaan Dana BOP PAUD adalah keseluruhan kegiatan yang melip uti perencanaan dan penganggaran,. CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2019. 7 Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK. 5. Lampiran 1. Diatur pula bahwa dalam hal terjadi kerugian Daerah karena kekurangan Persediaan yang disebabkan perbuatan melanggar hukum dan/ atau tidak melakukan kewajiban Penatausahaan Persediaan, maka diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. 3. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Penatausahaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kota Gorontalo, ditujukan Thitung . JAKARTA– Salah satu yang diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yakni terkait dengan alat ukur yang digunakan. Tipe Dokumen. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. 7. Tujuan. Dalam melalukan penatausahaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kelas Pemeriksaan Pajak Daerah; Kelas Akuntansi Keuangan Daerah; 2 - 6 November 2020. YB. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) 2). Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; Gambaran umum; Dibentuk: 12 Mei 2004: Dasar hukum: Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003: Pegawai:. c. penatausahaan keuangan daerah agar melakukan koordinasi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah, dapat melakukan penatausahaan di luar SIPD yang secara bersamaan tetap direkam dalam SIPD seusai ketentuan perundang-undangan. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran APBD yang telah. SOP Subbidang Pendataan Aset Daerah,penatausahaan keuangan desa, yaitu faktor Sumber Daya Manusia, lemahnya pemahaman terhadap peraturan, kurangnya pengawasan dan faktor sarana prasarana. Lampiran 2. Akuntansi keuangan dan aset daerah. Akuntansi Keuangan Daerah; 5. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa tata cara. Enam dimensi itu yakni (1) Kesesuaian dokumen. sampai penatausahaan. . Badan Pemeriksaan Keuangan BPK telah menemukan 13 masalah dalam laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun 2019 - hot issue - okezone economy. penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Dana BOS. 12 likes, 0 comments - bpkpdsulbar on September 15, 2023: "Badan Pengelolaan Keuangan dan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam hal ini, Sekretaris Badan, Fa. pelaksanaan anggaran dan penatausahaan keuangan; c. Saat ini, sudah 510 pemda yang input data ke dalam SIPD, dengan 429 pemda memasuki tahap Kebijakan Umum. Tematik. Perubahan. Keuangan Daerah Keuangan daerah merupakan elemen penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kelas Akuntansi Keuangan Daerah; Kelas Penatausahaan Perbendaharaan Daerah; Kelas Perencanaan dan Penganggaran Daerah; Bimtek Online Tahap 2 dan 3. q Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 334 views • 8 slides PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH SP2D LPJ APBD AKPD S PP PEMBU SPM KUAN. VISI. DPA : Dokum e n P e laks anaan Anggaran 2. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - Kotawaringin Barat. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,. yang dijadikan pedoman pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah kota Bitung. 2021, Konsep dan Ruang Lingkup. Pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau. BOYOLALI (23-24/3/2022) ,Kegiatan Sosialisasi Penatausahaan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2022. Penatausahaan Keuangan Beberapa kelengkapan dalam penatausahaan keuangan daerah berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 adalah: 1 Pengaturan tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang meliputi: a Pengaturan tentang alur dan mekanisme anggaran dari sejak perencanaan hingga pelaporan dan pcrtanggungjawaban. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selalu diatur dengan peraturan perundang-undangan dalam pembuatannya. docx. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 01 Tahun2020. Polresta Kendari Siap Amankan Pemilu 2024. Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/ Daerah sesuai ketentuan yang berlaku. DPA-SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 000 Koordinasi/Pembinaan Penatausahaan. Kebijakan BPKAD Kabupaten Pati pada prinsipnya merupakan satu rangkaian dengan proses perencanaan ke depan yang akan terus berlanjut secara kontinyu sampai tercapainya visi dan misi secara paripurna. 2. PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD. Akuntansi Keuangan Daerah Oleh Kelompok 10 : Adinda saraswati Nasehatun nissa Muhammad ridwan EKONOMI PEMBANGUNAN UNIVERSITAS JANABADRA 2019 Pengertian akuntansi keuangan. Ditjen Bina Keuangan Daerah LANJUTAN…. Lihat selengkapnyaPenatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun. pada angka 2, meliputi penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, serta pertanggungjawaban keuangan daerah yang dilaksanakan berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah memberikan definisi penatausahaan sebagai rangkaian kegiatan yang. dan satuan. dpa-skpd. Pasal 1 (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Sistem dan. 2) Sistem Pengendalian Intern. Hanafi, Msi NIP. Peraturan Pemeerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan. Pada peraturan gubernur ini diatur tentang Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, meliputi: a. menghadiri dan membuka kegiatan Implementasi Penatausahaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pemerintah Kota Tomohon Kegiatan ini dilaksanakan di Mercure Hotels Manado Tateli Beach Resort, 13-15 Januari 2021 Narasumber Direktur Pelaksanaan. Sistem Pemerintah Akuntansi Daerah menjadi tanggungjawab Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD), yang bertugas untuk mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh level Pemerintah Daerah, seperti pendapatan dana perimbangan, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan. Pengelolaan Keuangan Daerah, jo Nornor 11 tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 tahun 2007Pengelola keuangan daerah diatur dalam Bab II PP No. penatausahaan keuangan daerah dan pengelolaan bar ang milik d aerah terhadap . Konten tersebut mengulas tentang Juknis Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Permendagri 77 Tahun 2020 | Berikut ini merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. emonev. Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah Yang. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Skripsi berjudul “Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Pada SKPD Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan ” yang ditulis oleh YUDIANTO SAPUTRA dengan NIM 2040. kewajiban Daerah tersebut. Bukti transasksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas pada sistem pencatatan keuangan daerah meliputi: Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nota debet bank. Terdiri dari 101. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,. Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. kua. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Pengelolaan Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan. Bukti transaksi dilengkapi dengan SPM, SPD, dan kuitansi. Bimtek/Diklat. 1. 11. Berikut adalah lampiran file Peraturan Kementerian Dalam Negeri. sesuai dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 13, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) dapat diterangkan sebagai berikut. Selain itu mewujudkan penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas dan tepat waktu dengan anggaran yang efisien dan sasaran yang efektif. Pelaksanaan APBD. Dengan upaya tersebut, diharapkan daerah didorong untuk lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan. Akuntansi Keuangan Daerah: Buku ini merupakan materi pembelajaran yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Telp. Penatausahaan: Perpres 46 Tahun 2021 tidak mengenal SP3B namun hanya SP2DK -. Suhairi, SE, M. Hal : Undangan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Online Tahap 2 Tahun 2023 Kelas Perencanaan dan Penganggaran Daerah, Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah, dan Pembiayaan Pembangunan Daerah Yth. Pelaksanaan dan penatausahaan anggaran bantuan keuangan yang bersifat khusus berdasarkan atas DPA-PPKD. Bagian Pertama. Untuk itu, kreatifitas dan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah mutlak dibutuhkan. analisis kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi papua tahun 2016-2020 Universitas Cenderawasih KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah) Vol 8, No 1 (2023) 2023 DOI: 10. k. 05. Siklus pelaksanaan APBD (penatausahaan keuangan daerah) Penyelenggara pemerintahan adalah Presiden dibartu oleh (satu) orang wakil Presiden, dan oleh menteri negara. Pengelolaan keuangan daerah meliputi aktivitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan dan. 06/2007, Selain itu pada penelitianPenatausahaan Keuangan Daerah - 6 Februari 2018PENGANTAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK : TINJAUAN UMUM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. Adapun tujuan pelatihan yaitu untuk meningkatkan kompetensi peserta di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tempat pelaksanaan kegiatan ini sebagian besar dilakukan di tempat Kerja/ Ruang Bidang Perbendaharaan dan Ruang rapat lantai II Badan Pengelola Keuangan Daerah. SOP untuk Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset Daerah, meliputi; a. Pengelolaan keuangan daerah yang mencakup penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006. see full pdf download pdf. mengakomodir proses penatausahaan keuangan daerah provinsi Jawa Tengah), e-2 controlling (si stem yang. 06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; 7. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bentuk kegiatan LKD (Latihan Keuangan Daerah), KKD (Kursus Keuangan Daerah) dan KKDK (Kursus Penatausahaan/Akutansi Keuangan Daerah) yang bekerja sama dengan 6 universitas dan STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara). Pengelolaan Keuangan Daerah. Bentuk. Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Keuangan Daerah – SAP berbasis Akrual, Edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2012 9. PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan: 1) Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD. pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dipandang perlu menetapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna sebagai pedoman dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah; b. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK (Pasal 14 ayat (3))Dengan demikian PPK dan PPK-SKPD memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda meskipun istilah yang dipakai sehari hari sama yaitu PPK. Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, penatausahaan keuangan daerah dan pengelolaan aset tetap daerah secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 59,5% terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK. Pendahuluan. 2. Dimulai dengan Undang-undang 17 Tahun 200 3 tentang Keuangan Negara, kemudian diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta. spp-ls. Sekretaris : Direct 021-85910302 atau 021-85910031 Pes. Si NIDN/NIP: 0024108908/198910242019031019 Alamat Email Pribadi: [email protected] itu, kedudukan APBN dan APBD dalam penatausahaan keuangan dan akuntansi pemerintahan sangatlah penting. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan. keuangan daerah, penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah dan akuntabilitas publik. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan. Penganggaran dan Penatausahaan Keuangan Daerah; 5) RPJMD Misi 1 : Melaksanakan Ajaran Agama Dan/Atau Kepercayaan Dalam Kehidupan Bermasyarakat Yang Penuh Toleransi, Tenggang Rasa Dan Harmoni Sasaran : meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan. penatausahaan barang milik daerah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah berbasis akrual (studi pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota batu tahun 2014) skripsi . Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan dan penatausahaan APBD, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, kekayaan daerah dan utang daerah, pembinaan dan pengawasan dan ketentuan penutup; CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28. ABSTRAK Laporan Magang ini berjudul “Alur Proses Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengeluaran Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Darah (BPKAD) Kota Jambi”. pdf. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi BPKD. Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan perangkat daerah 3. Modul Penatausahaan Perbendaharaan Daerah: Modul ini digunakan di dalam Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kegiatan meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah. Akomodasi Hotel 4 hari 3 malam (Breakfast, Lunch dan Dinner) Dalam proses. Dokumen Pendukung Lainnya. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang PERMENDAGRI No. Dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan. This study was conducted to analyze: 1) Conformity of the Implementation and Administration. Mengingat : 1. penatausahaan keuangan, administrasi umum dan kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan. Aceh Besar Kab. Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang. Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah . rpjmd/ rkpd. RUANG LINGKUP Ruang lingkup pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Keuangan Daerah ditujukan bagi para. maka Kementerian Dalam Negeri. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 11. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring, danKualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon, menemukan bahwasannya Hasil penelitian menunjukkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima atau Penatausahaan Aset Tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap KualitasLaporan Keuangan Pemerintah Daerah. AKUNTANSI 2021 AKUNTANSI 2022 AKUNTANSI 2023. PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH. PERMENDAGRI No. 1 Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sekretaris daerah. Memberikan wawasan bagi mahasiswa jurusan ilmu ekonomi Uncen tentang "Konsep dan Ruang Lingkup". 19 - 23 Oktober 2020. 1 Penatausahaan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan berlaku. Mencabut Peraturan Gubernur DIY No. Pertanggung Jawaban APBD; 6. Adapun tujuan dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut : a. 15 Tahun. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. adminbpkd Jan 15, 2023 0 140 . 1. pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dipandang perlu menetapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna sebagai pedoman dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah; b. 01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN PELAKSANAAN SISTEM. mengenai pengelolaan keuangan daerah yang nantinya akan dipublikasikan seperti yang dijelaskan pada Pasal 214 ayat 1 PP No. Bimtek Keuangan Daerah 2023 – 2024 : Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dan Strategi Mengahadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah. Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; 7. Keterangan Gambar : foto suasana saat acara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Modul Mengelola Keuangan UPTD Puskesmas ini berisi lima bab dan dilengkapi dengan suplemen tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-fisik Bidang Kesehatan. 2. Mulai. Inilah jenis,. E-Planning adalah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang dikembangkan dan dikelola oleh BAPPEDA. Jika kita membaca suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan, dipastikan kita langsung menuju kepada bab-bab dan pasal-pasal yang menjadi tujuan untuk menjawab atau ingin mengetahui sesuatu yang sementara kita pikirkan. Sutan Syahrir No. Welcome Back Komjen Andap. econtrolling. ABSTRAK: - bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten. 25 yaitu peranti lunak (software) keuangan dan akuntansi untuk lingkungan pemda yang membantu pengguna dalam memahami dan menyederhanakan proses penatausahaan serta proses akuntansi secara otomatis di lingkungan pemerintah. Secara umum Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki empat alur utama dalam melakukan pengelolaan keuangannya diantaranya adalah alur perencanaan, alur penatausahaan penerimaan, alur penatausahaan pengeluaran, dan alur akuntansi. b.